Fakta di balik Keputusan Naiknya Harga Pembuatan STNK

Fakta di balik Keputusan Naiknya Harga Pembuatan STNK

KOMPAS365JAKARTA – Sampai hari ini, banyak masyarakat yang menolak harga naiknya pembuatan STNK, SIM dan BPKB. Ternyata sebelum pihak pemerintah mengambil keputusan ini, terdapat sejumlah fakta dan cerita di balik semua ini yang belum di ketahui oleh sejumlah masyarakat.

Pada saat berbentuk draf rancangan peraturan pemerintah (RPP) sejumlah diskusi dilakukan dengan berbagai pihak dan pakar yang telah tau akan hal ini sesuai yang di sampaikan oleh Kadiv Humas Polri Irjen Pol Boy Raffli Amar.

“Mungkin tidak banyak yang menyadari dan tidak terasa di masyarakat mungkin juga tertutup dengan kabar-kabar besar sehingga tidak begitu memperhatikan isu ini,” Kata Boy di kantor Staf Kepresidenan.

Sewaktu sampai pada saat keputusan itu disetujui oleh Presiden dan diterapkan barulah masyarakat sadar dan terkejut walaupun proses pembahasan sudah hampir 2 tahun.

“Sekarang kita seperti terkaget-kaget mendegnar atau mengetahui masalah ini padahal prosesnya sudah sejak 2 tahun lalu. Namun demikian kita juga ada koreksi bersama-sama  dengan unsur pemerintahan dalam konteks sosialisasi.” Ujar Boy.

Hal ini juga di tegaskan oleh Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan bahwa ada 2 mekanisme yang sesuai dengan UU PNBP yang diusulkan olej kementerian/lembaga dan sedangkan untuk usulan PP PNBP dilakukan Kapolri Masa itu yakni Jenderal Bodrodin Haiti.

kedua mekanismenya sesuai dengan UU PNBP diusulkan oleh kementerian Lembaga  dan untuk PP PNBP diusulkan oleh kapolri pada september 2015″ Tutur Askolani.

Kementerian keuangan kemudian bertugas mengkaji berbgai jenis aspek termasuk tarik PNBP di kementerian/lembaga lainnya.

kemudian di konfrimasi di Kumham oleh lintas KL dan dilakukan diskusi bersama mengenai jenis dan tarif di Menko Polhukam . Ini mekanisme yang dilakukan pemerintahan dalam penyelesaian penetapan PNBP, “Lanjud Askolani.

Apabila dilihat dari mekanisme yang akan di jalankan, proses penetapan ini sudah alam di bahas dan di kaji mendalam, sehingga keputusan diambil ini sudah berdasarkan pertimbangan matang pemerintah.

“Semua proses ini sudah diusulkan september 2015 dan baru kemudian ditetapkan di penghujung 2016. Jadi setahun lebih, tentunya pemerintah mempertimbangan masak mengenai penyesuaian tarif ini jadi tidak juga dilakukan dalam waktu singkat,” Lanjud Askolani.