Ahok : BPN Sudah Serahkan Sertifikat Lahan Tanah Ke Kedutaan Inggirs

Ahok : BPN Berikan Sertifikat Tanah Ke Inggris

Kompas365, Jakarta – Ahok menyatakan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Pemerintah Pusat sudah menyerahkan lahan bekas kantor Kedutaan Besar Inggris yang terletak di sisi timur Bunderan HI  di Jakarta Pusat kepada pihak Inggris.

“Yang penting dari BPN dan dari Pemerintah Pusat sudah serahkan ke Inggris, berarti sudah punya Inggris. Apalagi ada surat keterangan BPN,” kata Ahok. Jumat (09/12/2016)

Status lahan itu menjadi sorotan setelah kemarin Sekretaris Daerah (SEKDA) Dki Jakarta, Saefullah, mengatakan pihaknya mendapat informasi dari BPN bahwa lahan tersebut milik Pemerintah Pusat.

Lahan itu hendak dibeli Pemprov DKI Jakarta untuk dijadikan taman dan cagar budaya. Jika benar milik Pemerintah Pusat maka dari Pihak Pemprov tidak bisa membeli lahan tersebut.

Ahok menyatakan, sebelum membeli lahan itu, Pemprov DKI juga sudah meminta rekomendasi BPN sudah sejak dari tahun 2015. BPN menurutnya menyebut lahan itu milik Inggris. Pihak BPN pun menyarakan boleh dibeli.

“Malahan MOU pembelian itu dilakukan oleh Pak Jokowi sudah jadi Gubernur Loh,” Ucap Ahok.

Ahok juga yakin tanah tersebut tentunya milik Pemerintah Inggris, bukan Pemerintah Pusat.

“Biasanya yang saya tau, dalam tata negara itu pemerintah yang kasih tanah kepada negeri yang ditempati kayak teman atau namanya negara sahabat, biasanya sebaiknya juga dikasih,” ucap Gubernur DKI yang Non-Aktif.

Baca Juga : KPK Memanggil Setnov Atas Dugaan Kasus e-KTP

Ahok merasa heran bahwa tiba-tiba ada pernyataan lahan itu milik Pemerintah Pusat. “Makanya saya tidak mengetahui dan ikutin tentang hal itu. untuk lebih lengkapnya langsung saja tanya mereka,” Ujar Ahok.

Kepala BPN Jakarta Pusat, Humaidi, secara terpisah hari ini mengatakan, sertifikat lahan tersebut atas nama Kedubes Inggris dengan status hak pakai.

Ia menambahkan, adapun sertifikat hak pakai itu telah diperoleh Kedubes Inggris pada tahun 1960. Lahan tersebut diberikan oleh pemerintah kepada Kedubes Inggris.

Terkait pernyataan Sekda DKI Jakarta Saefullah yang menyebut lahan tersebut milik pemerintah, Humaidi tidak mau berkomentar.